Paradoks Homoseksual dalam Seksualitas Modern : Sebuah Perdebatan Feminis dan Promiskuitas Postfeminis

Norma adalah alat yang digunakan oknum mainstream, penguasa, untuk kepentingan-kepentingan yang menguntungkan pihaknya, menjustifikasi segala perbuatan yang mengakomodasi kepentingannya tersebut, terutama untuk mengabsolutkan kuasa. Foucoult bicara mengenai sejarah represi seksualitas pada zaman Victorian, dimana seksualitas dibungkam. Pada zaman itu seks hanya disahkan untuk berada dalam ranah keluarga, yaitu suami istri, dan hanya disakralkan pada kamar orang tua. Selebihnya adalah tabu. Berawal dari pandangan Foucoult tadi, kita perlu melihat bahwa sebenarnya segala norma yang diterapkan hanyalah sistem buatan manusia yang cacat namun diabsolutkan, kemudian digunakan untuk menata segala sistem struktur yang mengatur kehidupan manusia tapi ironisnya, menjadi tembok paling tebal untuk perkembangan mindset manusia itu sendiri. Pergerakan pemikiran yang bebas adalah pemikiran-pemikiran yang masih berada dalam batas tembok tebal yang membelenggu itu.

Dibangunnya tembok yang tebal tersebut telah bermula sejak adanya ilmu pengetahuan dan akar segala ilmu yaitu filsafat, terutama semenjak filsafat ‘ditinggalkan’ kepada anak cabang ilmunya yang berupa pengkotak-kotakan dengan segala sesuatu yang berusaha melogika apa yang tadinya tidak bisa dilogika. Secara semiotik, bisa dikatakan bahwa penggunaan term ‘logika’ pada ilmu sudah berarti pengkotakan mindset, karena kata tersebut bisa diintrepetasikan sebagai “pembatasan cabang neuron otak” dengan kata lain, pembatasan alur ide pengetahuan, sekaligus menolak segala sesuatu yang dianggap “tidak logis”.  Karena segala sesuatu yang dianggap ‘logis’ sudah dibatasi dengan norma-norma dan hukum tidak tertulis,  hanya pada segala sesuatu yang masih bisa diterima oleh “akal sehat” manusia. Selebihnya dianggap omong kosong, dan yang berani mencoba untuk menjebol tembok dan berpikir “out of the box” tadi kemudian mendapat kesempatan besar diberi free pass untuk ditendang keluar dari kehidupan sosial.

Di samping itu perlu dicatat bahwa term ‘logika’ bisa diterjemahkan sebagai pengklasifikasian dengan kategorisasi yang diatur dalam hukum-hukum tidak tertulis. Jika sudah begitu pasti ada pihak-pihak yang seolah berwenang mengatur hukum tidak tertulis tersebut.  Pihak tersebut biasanya adalah pihak yang ‘berkuasa’, mainstream, yang tentu memanfaatkan kondisi pengendalian dan penggunaan term ‘logika’ itu sendiri untuk kepentingannya. Hukum-hukum tidak tertulis ini sendiri dari masa ke masa terus diproduksi dan direproduksi, namun kepentingan di dalamnya tidak banyak bergeser, yang bergeser kemungkinan hanya nama-nama dari pihak yang berkepentingan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penggunaan term ‘logika’ – yang erat kaitannya dengan norma – terutama norma tidak tertulis, tidak bisa dilepaskan dari tarik ulur relasi kuasa yang ada di dalam struktur kehidupan manusia. Dan pada akhirnya, jelaslah bahwa penggunaan term ‘logika’ adalah sesuatu yang bersifat politis.

Padahal sesungguhnya sampai kapanpun segala sesuatu yang diciptakan manusia tidak akan ada yang sempurna, termasuk sistem dan struktur yang mengatur segala kehidupan manusia. Suatu saat pasti akan nampak cacatnya, begitu pula yang disebut pemikiran “out of the box“, karena bagaimanapun pemikiran ini dilandaskan atas pemikiran yang ada sebelumnya, yang notabene secara keseluruhan merupakan karya manusia juga. Sesungguhnya pemikiran manusia yang “out of the box” itu hanya meloncat dari kotak yang kecil ke kotak yang lebih besar. Pasti ada fase dimana pemikiran tersebut muncul, bertumbuh, berkembang pesat dan suatu saat menabrak batas, stagnan, hingga tiba waktunya untuk meloncat keluar ke kotak yang lebih besar lagi. Penghalang yang paling besar sebetulnya adalah ketidak siapan manusia akan perubahan, karena mereka sudah menciptakan kebutuhannya sendiri akan sistematisasi struktur dan menolak adanya chaos. Padahal, tanpa chaos, takkan tercipta ketahanan baru akan sebuah revolusi keadaan, karena pada dasarnya alam semesta memiliki anomali yang tidak akan pernah statis. Jika sudah begitu, apa sesungguhnya arti pengabsolutan kata ‘logika’ tadi?

Penjelasan diatas membawa kita pada sebuah penggambaran, bagaimana segala sesuatu, bahkan yang nampaknya hanya sebuah kata yang seolah sepele, dimanfaatkan secara politis dan dengan sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan manusia. Ketika kita sekarang bicara soal fenomena bangkitnya pergerakan feminis dan homoseksual, kita perlu mencoba melihat pemetaan kasar pergerakan politis norma tertulis dan tidak tertulis mengenai seksualitas perempuan dan homoseksual, dalam kerangka perdebatan feminis dan promiskuitas postfeminis. Namun pertama, kita akan melihat dulu bagaimana sejarah represi seksualitas yang diilustrasikan oleh Foucoult. Karena disinilah terdapat penjelasan yang melandasi bagaimana represi seksual dan norma tidak tertulis men-trigger promiskuitas homoseksual – yang erat dengan pandangan postfeminis, dan perdebatan pandangan kritik feminis terhadap fenomena tersebut.

Sejarah Represi Seksualitas – Foucoult

Dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana bentuk awal paradoks yang ditampilkan Foucoult mengenai sejarah seksualitas. Foucoult menggambarkan bahwa era Victorian adalah akar dimana kapitalisme mulai menanamkan kepentingannya ke dalam struktur masyarakat. Meminjam kacamata Freud, seksualitas adalah sesuatu yang semula merupakan kenikmatan manusia secara bebas, dan sejak awal itulah intinya, sebelum ditanamkan bahwa hubungan seks dibatasi pada mereka yang terikat tali pernikahan. Foucoult mengatakan ada tiga kode eksplisit yang membatasi kegiatan seksual pada awal abad ke-18:

  1. Hukum agama
  2. Ajaran pastoral Kristen
  3. Hukum perdata

Ketiga cabang kekuasaan konvensional ini – yang bertautan dengan kepentingan kapital – secara berkesinambungan mengakarkan seluruh anak cabang kekuasaannya pada sistem struktur masyarakat, terutama dalam bentuk norma-norma tidak tertulis. Saya hanya bermaksud mengilustrasikan pendapat Foucoult tanpa menggunakan keseluruhan tiga variabel diatas. Selain itu ada beberapa variabel lain yang saya kira juga signifikan untuk diperhitungkan.

Hal semacam ini digambarkan Foucoult terjadi sejak era ke-17 dan 18, dimana kaum Victorian yang puritan, angkuh dan munafik berkuasa. Seksualitas yang tadinya merupakan bagian dari kebebasan manusia, kemudian dikekang dengan norma tertulis dan tidak tertulis, terutama setelah berkembangnya kepentingan kapitalisme. Dengan kata lain, sebetulnya perkembangan seksualitas berkembang bersamaan dengan perkembangan kapitalis. Sebelumnya perlu dicatat bahwa dalam beberapa hal saya tidak menyetujui kritik bahwa penjelasan Foucoult mengenai sejarah awal represi seksual zaman Victorian adalah pemutusan historis. Saya tidak mengatakan pendapat ini salah, namun dalam kacamata saya, Foucoult hanya berusaha mengilustrasikan sebuah era yang bisa dikatakan merupakan awal kenampakan represi seksualitas, bukan memberi pernyataan bahwa era Victorian adalah awal sejarah represi seks. Sehingga, kedua pernyataan mengenai pemutusan historis dan awal kenampakan represi seksualitas adalah benar, sekaligus tidak benar pada saat bersamaan.

Kapitalisme, terutama pada era Victorian, memandang seksualitas dari segi reproduksi dan keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari memanfaatkan fungsi reproduksi seks. Maka ia menggandeng kekuasaan tradisional lainnya seperti institusi agama untuk lebih merepresi bahwa seksualitas hanya dihalalkan untuk berada dalam ranah rumah tangga, selebihnya dianggap tabu untuk menjadi bahan yang diangkat, bahkan di ranah publik. Stereotyping pun dilakukan, istilah-istilah yang buruk dilekatkan pada pembicaraan dan pembicara seks yang melanggar batas tidak tertulis yang telah ditetapkan. Dan dengan represi yang demikian, seksualitas menjadi bungkam, dan di sisi lain, seks menjadi pembicaraan rahasia yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada era ini bisa dikatakan bahwa hukum tidak tertulis sebagai bagian dari perpanjangan hukum tertulis memiliki lebih banyak kuasa daripada hukum perdata atas seksualitas. Nanti kita akan melihat bagaimana pada abad ke-19 dan 20, hukum perdata mulai menancapkan kekuasaannya lebih dalam pada seksualitas, terutama pada seksualitas perempuan dan homoseksual.

Hipotesis Tentang Paradoks-paradoks Seksualitas

♀ Dalam hipotesis saya yang pertama: “Homoseksualitas sekarang ini merupakan bentuk pembebasan dari kebungkaman yang dibungkam kembali.”, saya menyetujui pendapat Foucoult yang ia tulis dalam karyanya, Sejarah Seksualitas:

“Ciri kekuasaan, terutama yang berada dalam masyarakat adalah represi dan kekangan, khususnya atas represi dari energi yang dianggap tidak berguna, atas kenikmatan-kenikmatan yang intens, dan atas sejumlah tingkah laku yang dianggap menyimpang. Jadi, tidak mengherankan jika kita harus menunggu lama sebelum pelonggaran kekangan itu terasa dampaknya.”

Berkaitan dengan fenomena homoseksualitas, kita bisa melihat dengan kepentingan kapital pada abad ke-17 dan 18 atas fungsi reproduksi yang dianggap mendukung perkembangan kapital karena membuat faktor produksi mengeluarkan cost lebih rendah. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa homoseksualitas adalah suatu fenomena yang menentang kepentingan kapital, yang pada akhirnya dianggap sebagai kenikmatan yang tidak berguna, atau bahkan merugikan. Sementara di sisi lain, pada saat bersamaan kita juga bisa melihat para feminis mulai sibuk mengkritik efek kapitalisme yang membawa perempuan dalam kurungan domestifikasi. Dengan kata lain, sebetulnya perkembangan kritik feminis [yang juga berarti era dimana perempuan di diskriminasi secara lebih ekstrim] dan represi homoseksualitas bertumbuh bersama kepentingan kapital, sehingga pada akhirnya kita harus kembali melihat apa norma-norma tertulis dan tidak tertulis yang memainkan peran kekuasaan kapital di dalam struktur masyarakat. Karena bagaimanapun, norma-norma tertulis dan tidak tertulis adalah perpanjangan tangan kekuasaan kapital yang berfungsi mengatur keteraturan tatanan struktur, dan yang merepresi pihak-pihak yang dianggap tidak menguntungkan kapital.

Di sisi lain sebetulnya pembicaraan mengenai seks yang sembunyi-sembunyi sebagai efek represi menjadi sesuatu yang mendorong adanya pervertism, dan nantinya lebih jauh lagi setelah proses jangka panjang, pelan-pelan beralih menjadi promiskuitas. Namun sebelumnya perlu dicatat bahwa sifat kekhasan seksualitas yang puritan, angkuh dan munafik ini masih akan dibawa hingga abad ke-20. Dan kita akan melihat bagaimana kasus ini disketsa dalam paradoks-paradoks teoritis.

Masih bicara soal pernyataan Foucoult tadi, pada peralihan pola kapitalisme sekitar akhir abad ke-18 hingga abad ke-19, homoseksualitas justru menjadi sesuatu yang beralih menguntungkan kapital. Dalam hal ini saya agak setuju jika di bagian penjelasan Foucoult mengenai peralihan pola kapitalisme dikatakan sebagai pemutusan historis. Meski demikian, sesungguhnya penjelasan ini secara logis dapat diterima. Foucoult menjelaskan bahwa represi terhadap homoseksualitas yang terus-menerus sesungguhnya mendorong tumbuhnya masyarakat  pervert karena selama ini seksualitas telah terlalu lama dibungkam dan masyarakat telah menjadikannya topik yang dibicarakan secara sembunyi-sembunyi. Meminjam kacamata Freud lagi, represi tadi merupakan sesuatu yang men-trigger masyarakat untuk menjadikan seks sebagai kesenangan terselubung di tengah-tengah norma tidak tertulis yang mengharuskan seks menjadi tabu.

Bagi Foucoult, ini adalah ledakan akibat represi. Akibatnya, setelah proses yang demikian panjang dan semua tarik-ulur kekuasaan kapital, yang terjadi adalah anak-anak kurang mengerti seksualitas, banyak orang yang membutuhkan telinga untuk mendengarkan kehidupan seksualnya, dan terlebih lagi, terciptanya kebutuhan akan tenaga medis yang mendukung kehidupan seksual itu sendiri. Dengan demikian, seksualitas yang tadinya dibungkam akhrinya perlahan-lahan diberi ruang yang lebih longgar. Perlu dicatat lagi bahwa selama ini seks tidak sepenuhnya direpresi hingga sama sekali bungkam, tapi penguasa-penguasa konvensional yang cerdas telah memanfaatkan agen-agen ideologi negara seperti institusi pendidikan, kesehatan, agama dan institusi sosial lainnya untuk memberi wejangan mengenai seksualitas – hal ini bukan berarti memberi ruang lebih bagi seksualitas – tapi justru memasang tembok transparan karena segala wejangan inilah yang sesungguhnya juga membentuk mindset masyarakat mengenai seks. Maka saya simpulkan, dapat dikatakan bahwa kurang lebih terutama semenjak abad ke-18, mindset masyarakat mengenai seksualitas sesungguhnya dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan konvensional dalam negara. Dan hal ini tidak berbeda jauh dengan kondisi sekarang, meski banyak juga yang memiliki pemikiran ‘meloncat keluar ke kotak yang lebih besar’.

Namun demikian, saya tidak sependapat dengan Foucoult mengenai homoseksual sebagai bentuk peralihan dari praktek sodomi. Untuk bagian ini saya cukup setuju bahwa ini adalah pernyataan yang melakukan pemutusan historis, dalam artian, tidak ada penjelasan secara struktur sosial yang lebih daripada penjelasan mengenai proses akibat represi. Sementara dari aspek psikologis pun pendekatan represi tidaklah cukup, seperti halnya banyak cacat pada teori psikoanalisis Freud. Bagaimanapun, analisa Foucoult ini bisa digunakan untuk melihat bagaimana posisi homoseksual direpresi, dibungkam pada abad ke-17 dan 18 dimana kaum Victorian berkuasa, kemudian setelah revolusi kapitalisme, justru dibungkam lagi karena kebutuhan kapital bicara mengenai seksualitas hetero dan bukan homoseksual.

Secara historis kita bisa melihat bahwa mindset yang ditanamkan pada struktur masyarakat oleh agen-agen ideologis, dan yang kemudian diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya,  adalah seksualitas hetero. Sehingga ketika akhirnya seksualitas mulai mendapat ruang yang longgar, tidak demikian halnya dengan homoseksualitas. Ini berarti pada abad ke-19 dan 20 homoseksualitas telah kembali mengalami pembungkaman, direpresi, sementara di sisi lain represi ini sendiri justru mendorong pergerakan homoseksual merayap naik ke permukaan struktur sosial.

♀ Hipotesis saya yang kedua: “Tidak adanya hukum yang mengatur pernikahan homoseksual sesungguhnya men-trigger promiskuitas pada kaum homoseksual.” Saya kira meskipun sudah ada sekitar lima negara yang mensahkan pernikahan homoseksual, namun masih signifikan untuk melihat fenomena ini sebagai fenomena yang umum terjadi pada abad ke-19 dan 20, karena secara keseluruhan hingga sekarang pun masih terlalu banyak kompleksitas permasalahan yang dihadapi homoseksual, kaitannya dengan hukum dan norma yang berlaku sebagai perlindungan hak mereka.

Labeling yang seringkali terjadi pada homoseksual sekarang adalah, kehidupan yang ‘tidak benar’: promiskuitas, hedonisme, penyakit menular seksual, perilaku tidak wajar, dan segala hal buruk yang mungkin bisa dikatakan digeneralisasi pada seluruh kaum homoseksual. Di sisi lain sebetulnya kaum homoseksual juga seolah terdorong untuk menjadi promiskuis karena institusi hukum tidak mengakomodasi kepentingan mereka untuk mensahkan sebuah hubungan dalam ikatan pernikahan. Namun norma itu pula yang mengeksekusi homoseksual dengan pemaksaan orientasi seksual mainstream dan propaganda heteroseksualitas. Salah satu yang terburuk adalah generalisasi dalam labeling. Menurut saya ini lebih kejam daripada genocide. Karena ketika label ini dilekatkan pada seorang atau beberapa homoseksual dalam satu area misalnya, maka secara otomatis labeling ini akan ditujukan kepada seluruh kaum homoseksual yang ada. Hal ini terutama karena dukungan peran media dan pemerintah sendiri dalam mengabsolutkan norma orientasi seksual hetero. Padahal yang terjadi adalah, labeling ini terus diproduksi dan direproduksi sehingga semakin lama semakin mengakar, meski di sisi lain beberapa pergerakan feminis juga saling mendukung dengan homoseksualitas, sebab mereka berada kurang lebih dalam posisi yang hampir sama: di diskreditkan.

Tim Edwards dalam teori kontra terhadap queer theory Judith Butler menyatakan dalam salah satu poin penjelasannya: “Queer theory celebrates pleasure, sex, the visual the young and trendy.” Pernyataan ini mengandung sub-penjelasan yang juga bicara tentang labeling negatif kaum homoseksual. Ia bicara mengenai tempat alternatif bagi kepuasan untuk menghindari stigma negatif seperti AIDS, homophobia dan identitas, namun mengkhawatirkan bahwa tempat ini terlalu menekankan pada seks. Edwards juga menyatakan, “Kaum gay bisa kelihatan sama menariknya di TV sama seperti kaum heteroseksual, ini adalah hal terbaik yang bisa anda harapkan.” Tentu saja, ini adalah pernyataan yang tidak bisa saya terima dan pernyataan ini justru saya gunakan untuk memberikan pendapat bahwa labeling juga bisa dilakukan oleh para teoris, secara tidak langsung, seperti yang dilakukan oleh Edwards. Dengan menyatakan bahwa mem-frame homoseksual bisa nampak sama menariknya dengan kaum heteroseksual, dan menambahkan bahwa hal tersebut adalah yang terbaik yang bisa diharapkan, sesungguhnya ia sendiri sudah meletakkan homoseksual pada posisi yang tidak setara dengan heteroseksual di dalam mindset-nya, bukan karena alasan ia sedang menyusun teori kontra terhadap queer theory Judith Butler. Pernyataan dengan menambahkan kata ‘young and trendy‘ pada sub ide seolah melekatkan budaya homoseksual yang diheterogenkan dengan label negatif.

Meski dikatakan dalam buku Gauntlett bahwa Edwards memberikan uraian penjelasan yang membingungkan – dan dengan demikian mengilustrasikan kebingungannya terhadap queer theory Judith Butler, namun dari pernyataan diatas setidaknya itulah yang bisa kita simpulkan: labeling bahwa seksualitas adalah melulu merujuk pada heteroseksual telah melekat sedemikian erat pada mindset masyarakat, bahkan pada tarafan seorang teoris yang telah banyak belajar mengenai gender.

Kembali pada penjelasan mengenai norma-norma tertulis dan tidak tertulis, kita akan masuk kedalam paradoks ke pandangan postfeminis yang melihat bahwa perempuan [tentu di dalamnya termasuk homoseksual] dari sudut pandang bahwa perempuan juga memiliki kuasa untuk menikmati hubungan seksual dan tidak berada dalam posisi yang inferior dalam hal apapun. Posfeminis agensi seksual memandang pornografi sekali pun adalah sumber sah kesenangan selama tidak menempatkan perempuan dalam subordinasi atau korban kekerasan. Saya berusaha memandang postfeminis bukan sebagai era baru yang meruntuhkan era sebelumnya [feminis], namun memandang keduanya sebagai sesuatu yang saling bersinggungan, menopang dan bertolak belakang.

Berawal dari pandangan postfeminis tersebut, kita bisa melihat pergerakan dan penempelan label promiskuis pada homoseksual, sementara di sisi lain norma yang ada mendorong promiskuitas itu sendiri dan kemudian mengeksekusi homoseksual atas dasar label-label negatif tadi. Bagaimanapun, meski pernikahan merupakan bagian dari perpanjangan kuasa kapital yang ditanamkan kedalam struktur, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan status ini dalam beberapa hal harus diakui sebagai sesuatu yang penting. Karena ada beberapa hak-hak sosial, kaitannya dengan kehidupan seksualitas berpasangan yang monogami, yang baru bisa diperoleh pasangan yang telah terikat pernikahan. Misalnya ketika seorang perempuan sakit, yang kemungkinan dimintai tanda tangan adalah pasangannya secara sah, yang seharusnya dalam kacamata homoseksual, tidak ditetapkan gender biologisnya. Namun pada kenyataannya sistem berbicara bahwa tanda tangan seorang wanita yang akan dioperasi tersebut haruslah dari pasangannya yang notabene laki-laki. Ini adalah paradoks lain yang menggambarkan bahwa norma yang berlaku sekarang ini masih merepresi homoseksual sedemikian rupa.

Di sisi lain setelah kebutuhan akan seksualitas yang monogami dalam pernikahan tidak diakomodasi, dan direpresi secara terus-menerus dan berulang-ulang, mindset homoseksualitas lama-kelamaan akan bergeser kepada nilai-nilai promiskuitas atau kepada bentuk – bentuk lain seperti masuk ke dalam hubungan heteroseksual namun memiliki ‘pasangan gelap’ homoseksual – yang jelas menurut norma tidak akan dibenarkan- dan kemudian direpresi kembali.

Kritik feminis kontradiktif dengan promiskuitas postfeminis

Hal ini juga berarti, posisi perempuan dan homoseksual menjadi kontroversial. Ketika postfeminis bicara bahwa perempuan juga bisa memiliki superioritas dalam hubungan seksual, dan dalam banyak hal, berusaha untuk tidak ditindas oleh laki-laki, dalam beberapa hal dapat dikatakan bahwa ide-ide ini mendukung promiskuitas. Karena ide untuk melepaskan diri dari inferioritas laki-laki dan menjadi agen yang terjun langsung pun dapat dikatakan cukup berseberangan dengan pandangan feminis yang lebih banyak bicara soal domestifikasi perempuan dalam ranah publik, tapi tidak banyak bicara mengenai superioritas seksualitas perempuan dan keberanian untuk melangkah keluar dari tradisi pernikahan. Dan bagi Agger, dari sudut pandang teori homoseksual, alasan paling masuk akal kenapa kaum mainstream menolak keberadaan homoseksual adalah karena secara esensial homoseksual mematahkan konsep dasar sistem patriarki yang meletakkan posisi laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior dalam relasi.

Namun kontradiksi yang jelas nampak dari wacana feminis dan postfeminis mengenai promiskuitas itu sendiri. Misalnya, ketika postfeminis memandang promiskuitas sebagai suatu bentuk superioritas dan pelangkahan keluar dari wilayah dimana perempuan diinferiorkan, mengunggulkan kemerdekaannya dari kejaran komitmen pernikahan dan domestifikasi, ini bertentangan dengan kritik Laura Mulvey mengenai efek narsisme dari scopophilia. Mulvey akan merngkritik bahwa hal tersebut adalah bentuk dari perasaan kenikmatan untuk dipandang sebagai objek oleh pria.

Peletakan posisi ‘sebagai objek’ ini adalah ciri khas pandangan feminis terhadap tubuh perempuan. Kita telah melihat dengan lebih jelas sekarang, bagaimana kontradiksi posisi perempuan dan homoseksual bisa menjadi cukup membingungkan. Dan sesungguhnya topik promiskuitas pun bisa menjadi perdebatan panjang antara feminis dan postfeminis. Karena feminis berkutat pada kritik terhadap apa yang dibentuk oleh struktur sosial sementara postfeminis bisa dikatakan sebagai sebuah pandangan yang radikal untuk masuk langsung ke dalam struktur dan perlahan mengubahnya. Namun bisa dikatakan juga bahwa untuk masuk menjadi agen dan mengubah struktur, tidak mungkin untuk tidak mengamati struktur meskipun sudut pandangnya mungkin berbeda. Sama halnya tidak mungkin ada postfeminis tanpa feminisme, dan feminisme tanpa budaya patriarki. Semua ini adalah hubungan siklik yang tidak bisa dielakkan, dan membuat kita harus mengkaji ulang apa yang kita sebut sebagai ‘feminis’.

Kemudian, kita juga tidak bisa mengelak bahwa gaya hidup promiskuis memang sekarang banyak dianut ke dalam masyarakat, bahkan oleh masyarakat heteroseksual. Hal ini bahkan telah menjadi trend yang bisa dikatakan sebagai bagian dari mass culture yang sekarang ini semakin meluas, dan sekarang ini sudah memiliki gejala untuk menjadi popular culture. Trend ini bisa diamati dari banyaknya film dan lagu yang bicara mengenai promiskuitas. Namun memberikan label promiskuis pada homoseksual tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang dapat dijustifikasi, meskipun kita juga telah membahas bagaimana paradoks homoseksual yang seolah terdorong untuk menjadi promiskuis karena tidak adanya fasilitasi hukum untuk ikatan pernikahan. Bukan hanya homoseksual yang sekarang ini melabeli dirinya dengan promiskuitas, heteroseksual sekarang ini juga mengalami fenomena yang kurang lebih sama. Sekali lagi perlu diingat bahwa kita telah melihat bagaimana norma tertulis dan tidak tertulis dalam masyarakat merepresi homoseksual, mengalami perubahan struktur sosial-kapital, dan kembali membungkam homoseksual secara represif melalui tidak adanya fasilitasi hukum yang membuka hak homoseksual kepada apa yang seharusnya menjadi haknya dengan tidak adanya fasilitasi hukum pernikahan-sementara hukum tersebut adalah pelegalan hak-haknya. Sehingga bentuk promiskuitas sekarang ini mungkin adalah pengulangan sejarah: ledakan represi.

BIBLIOGRAPHY

Agger, Ben. 2008. Teori Sosial Kritis. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Chapter: 5.

Foucoult, Michel. 2008. Sejarah Seksualitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia FIB UI. Chapter: 1 ; 2: 56-74.

Freud, Sigmund. 1983. Sekelumit Sejarah Psikoanalisa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gauntlett, David. 2002. Media, Gender and Identity. New York: Routledge. Chapter: 5; 7

Storey, John. 1993. An Introductionary Guide to Cultural Theory and Popular Culture. England: Harvester Wheatsheaf.

Advertisements

One thought on “Paradoks Homoseksual dalam Seksualitas Modern : Sebuah Perdebatan Feminis dan Promiskuitas Postfeminis

  1. rianadhivira says:

    “kenapa kaum mainstream menolak keberadaan homoseksual adalah karena secara esensial homoseksual mematahkan konsep dasar sistem patriarki yang meletakkan posisi laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior dalam relasi”. –> posisinya barangkali mirip dengan feminis radikal kultural (Feminis tought-Rosemarie Putnam Tong) yang mengatakan budaya telah dibentuk sedimikian rupa oleh laki-laki dan maskulinitasnya.

    Wacana akan selalu merangsang untuk direpresi, di produksi, di-reproduksi yang didalamnya terdapat Kekuasaan (power) dan Pengetahuan (knowledge) yang memberikan alasan legitimasi untuk memberikan “hukuman” (Punish), termasuk masalah homoseksual.

    Tulisan ini bagus, padahal saya sudah punya buku sejarah seksualitas tapi sampai sekarang tetep aja belum mudeng-mudeng. Bravo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s